TATA CARA SIDANG UJI MATERI DI MAHKAMAH KONSTITUSI

 

Sidang di Mahkamah Konstitusi 

TATA CARA UJI MATERI DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Tata cara uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2026 mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 Tahun 2021. Berikut adalah tahapan lengkapnya: 

1. Persiapan Dokumen Permohonan

Pemohon harus menyusun permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat: 

• Identitas Pemohon: Nama, alamat, dan pekerjaan, disertai fotokopi KTP/identitas diri.
• Posita (Dasar Permohonan): Penjelasan mengenai kewenangan MK, kedudukan hukum (legal standing), serta alasan pengujian yang menunjukkan adanya hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.
• Petitum: Hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh hakim, seperti menyatakan pasal tertentu bertentangan dengan UUD 1945. 

2. Pengajuan Permohonan

Pendaftaran dapat dilakukan melalui dua cara: 

• Online: Melalui aplikasi SIMPEL MK dengan melakukan registrasi akun terlebih dahulu.
• Offline: Menyerahkan langsung berkas fisik ke Gedung MK di Jakarta sebanyak 12 rangkap. 

3. Tahapan Persidangan

Setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), pemohon akan menjalani rangkaian sidang berikut: 

• Pemeriksaan Pendahuluan: Sidang Panel (minimal 3 hakim) untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan kejelasan materi. MK memberikan waktu 7 hari kerja untuk perbaikan jika diperlukan.
• Pemeriksaan Persidangan: Sidang Pleno (minimal 7 hakim) untuk mendengar keterangan pemerintah (Presiden), DPR, saksi, atau ahli, serta pengesahan alat bukti.
• Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH): Sidang tertutup oleh hakim untuk mengambil keputusan.
• Pengucapan Putusan: Sidang terbuka untuk umum di mana hakim membacakan hasil akhir perkara. 

Syarat Penting:

• Objek Uji Materi: Hanya Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap UUD 1945.
• Subjek Pemohon: Perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum (publik/privat), atau lembaga negara.